Opini

Media Online itu yang berbadan Hukum!

Written by Irsan Rasyad

Kehadiran New Media atau media baru (online) menjadi persoalan baru di dunia media massa. Kemudahan mengakses (membuat) situs website di internet, membuat keberadaannya dimanfaatkan untuk menjadi kegiatan jurnalistik yang kurang bisa dikontrol secara maksimal oleh pemerintah. Seseorang atau kelompok tertentu dengan mudah membuat kegiatan jurnalistik di internet melalui situ website yang dibuat. Hasilnya keberadaan media online hingga saat ini meningkat, namun keberadaan sebagai media online yang diakui sebagai lembaga pers masih minim.

Menurut Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo bahwa Dewan Pers telah mencatat jumlah media online hingga saat ini mencapai angka 2000 media online. Tetapi dari jumlah tersebut yang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan memiliki kelayakan sebagai perusahaan berbadan hukum hanya sekitar 211 media1. Angka tersebut menujukkan masih banyak media online yang melakukan kegiatan jurnalistik yang belum memenuhi persyaratan sebagai lembaga pers di internet.

Tentunya kenyataan tersebut menjadi suatu perhatian khusus bagi masyarakat, jika media online tidak memenuhi persyaratan berdiri sebagai lembaga pers, informasi yang setiap harinya dibuat oleh media online tersebut masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Maka kegiatan jurnalistik yang seharusnya memberikan kepentingan informasi kepada publik, justru akan berpotensi sebagai berita bohong atau informasi yang dibuat tanpa kaidah jurnalistik.

Akibatnya banyak media online yang akhirnya membuat berita hoax, provokatif, menebar kebencian dan memecahbelah persatuan. Seperti halnya kebijakan yang pernah dilakukan oleh Kemenrian Komunikasi dan Informatika yang memblokir situs islam yang dianggap radikal. Sebab keberadaan media online tersebut tidak berpijak pada kaidah-kaidah jurnalistik.

Lembaga Pers wajib Berbadan Hukum

Media online yang melakukan kegiatan jurnalistik harus berbadan hukum yang diperkuat dengan Surat Edaran Dewan Pers tahun 2014, mengenai pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers:

  • Setiap perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia (UU Pers). Sesuai Standar Perusahaan Pers, Badan Hukum Indonesia yang dimaksud di atas berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan-badan hukum lainnya yang berbentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Badan Hukum lainnya, seperti Yayasan atau Koperasi.
  • Sesuai Pasal 1 Angka 2 UU Pers, Badan Hukum untuk penyelenggaraan usaha pers adalah Badan Hukum yang “secara khusus meyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi”. Dengan demikian, bentuk Badan Hukum untuk usaha Pers tudak dapat dicampur dengan Usaha lain selain di bidang pers.”2

Jika keberadaan Media online telah menjadikan sebagai perusahaan pers berbadan hukum, tentunya keberadaan media tersebut sudah diakui oleh Dewan Pers dan kegiatan jurnalistik media tersebut tetap dalam kontrol Dewan Pers sehingga informasi yang disebarkan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila menjumpai media online dengan seribu konten aktif jurnalistiknya tetapi belum menjadi pers berbadan hukum, maka seharusnya kita lebih mawas diri saat menerima informasi tersebut. Kegunaan pers harus berbadan hukum ialah agar setiap kegiatan pers mengikuti  kaidah jurnalistik dan dengan adanya kontrol dari dewan pers.

Selain itu, lembaga pers tidak sebatas terdaftar sebagai lembaga berbadan hukum, melainkan dalam kegiatan jurnalisnya terdapat 6 Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikat setiap pewarta saat meliput berita untuk setiap lembaga pers:

  1. Berita diperoleh atas asas Kejujuran dan Kebenaran
  2. Meneliti kebenaran berita sebelum siap ditayangkan
  3. Dapat membedakan antara Opini (opinion) dengan kejadian (fact)
  4. Menjaga Privasi Narasumber
  5. Jurnalis tidak memberitakan keterangan yang diberikan secara off record.
  6. Seorang jurnalis harus menyebutkan sumber berita3

Seorang jurnalis wajib menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan saat meliput berita. Jurnalis bekerja bukan atas asas kepentingan pribadi, kelompok ataupun pemilik media, tetapi kegiatan jurnalistiknya berdasarkan kepentingan publik sebagai pihak yang haus akan informasi. Dengan mengenali Media online sesuai dengan hukum akan mencegah kita dari berita informasi yang tidak benar.  Mengetahui kode etik jurnalistik di atas akan memberi pemahaman bahwa seorang pewarta ialah pihak yang menyampaikan informasi kepada khalayak yang membutuhkan informasi atas dasar kegiatan jurnalistik yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Keberadaan media online yang hadir tidak berbadan hukum dengan jumlah yang masih banyak. Namun,  kita telah membahas terkait wajibnya media online berbadan hukum, akan menjadi pengetahuan bagi kita untuk selektif saat memilih media online. Kemudian dengan mengetahui enam point Etika Jurnalistik yang telah dibahas, menjadi bekal bagi kita untuk mengetahui sejauh mana media online menjalankan kaidah jurnalistiknya saat meliput, membuat dan menyampaikan berita kepada publik.

Sumber:

  1. http://news.detik.com/berita/3122996/dewan-pers-ada-2000-media-online-hanya-211-yang-sesuai-kaidah-jurnalistik.
  1. remolteamedia.com, 2015. Lembaga pers (media) harus berbadan hukum. Pada situs http://www.romelteamedia.com/2015/11/lembaga-pers-media-harus-berbadan-hukum.html
  1. https://www.academia.edu/12537685/Kode_Etik_Jurnalistik_Wartawan_Indonesia
Facebook Comments

About the author

Irsan Rasyad

Mahasiswa aktif dalam Pendidikan Sarjana S1 Program Studi Digital Communication, Surya University Tangerang, Banten. Alumni Pondok Pesantren Annur Azzubaidi, Konawe Sulawesi Tenggara ini juga aktif sebagai anggota Duta Damai Dunia Maya BNPT untuk regional Jakarta.

Leave a Comment